Provinsi Riau, khususnya kota-kota besarnya, kembali menghadapi kritik tajam dari kalangan akademisi dan pemuda. Melalui Suara Riau, kelompok Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Kebersihan Kota yang selama ini dinilai Tidak Efisien. Meskipun dana yang dialokasikan untuk sektor kebersihan mencapai miliaran rupiah per tahun, kondisi lapangan menunjukkan tumpukan sampah, tempat penampungan akhir (TPA) yang overload, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah modern.
Anggaran Kebersihan Kota yang Misterius
Kritik utama yang disorot oleh Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Kebersihan Kota adalah besarnya dana yang dikeluarkan versus hasil yang tampak. Anggaran untuk kebersihan mencakup berbagai pos, mulai dari gaji petugas kebersihan, pengadaan armada truk sampah, hingga pengelolaan TPA. Namun, alih-alih melihat kota yang bersih dan tertata, warga Riau seringkali menyaksikan keterlambatan pengangkutan sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang meluap.
Mahasiswa menduga adanya ketidakefisienan, kebocoran, atau bahkan praktik mark-up dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka menuntut agar rincian penggunaan Anggaran Kebersihan Kota dibuka secara rinci kepada publik. Misalnya, berapa literasi bahan bakar yang digunakan oleh armada sampah, berapa ton sampah yang berhasil diangkut setiap hari, dan bagaimana proses tender pengadaan armada baru dilakukan. Tanpa Transparansi Anggaran Kebersihan Riau yang jelas, kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan terus menurun.
Menilai Anggaran yang Tidak Efisien
Tudingan bahwa Anggaran Kebersihan Kota dinilai Tidak Efisien bukan tanpa dasar. Banyak kota di Riau masih menggunakan sistem pembuangan akhir (landfilling) yang memakan lahan besar dan menimbulkan masalah lingkungan berkepanjangan, padahal teknologi pengelolaan sampah modern (seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/PLTSa atau fasilitas daur ulang terpadu) sudah tersedia.
Jika anggaran yang besar tidak dialokasikan untuk modernisasi pengelolaan sampah dan hanya berputar pada biaya operasional konvensional yang boros, maka masalah kebersihan akan terus berulang. Suara Riau mendesak pemerintah untuk melakukan audit kinerja terhadap Dinas terkait dan mengevaluasi apakah sumber daya manusia dan armada yang ada telah bekerja secara optimal. Kinerja kebersihan kota adalah cerminan wajah daerah; jika wajahnya kotor, ini mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam tata kelola.
Membangun Transparansi Anggaran Kebersihan Riau
Respons yang paling tepat terhadap Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Kebersihan Kota adalah keterbukaan total. Pemerintah daerah harus segera mengunggah rincian Anggaran Kebersihan ke laman resmi yang mudah diakses publik dan melibatkan elemen mahasiswa serta masyarakat sipil dalam komite pengawas anggaran.