Sejumlah 10 mantan karyawan PT Sanel baru-baru ini melakukan aksi damai dengan menggeruduk Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan penahanan ijazah yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan. Aksi ini merupakan buntut dari ketidakpuasan dan dugaan praktik tidak etis perusahaan yang diduga menahan ijazah sebagai jaminan setelah mereka mengundurkan diri.
Para 10 mantan karyawan yang merasa dirugikan membawa sejumlah bukti yang mereka yakini mengarah pada indikasi praktik penahanan ijazah yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Mereka berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian demi menegakkan keadilan dan hak-hak pekerja.
Dugaan penahanan ijazah ini tentu mencoreng citra PT Sanel dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika terbukti benar, kasus ini tidak hanya berimplikasi hukum bagi perusahaan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap praktik bisnis mereka.
Pihak kepolisian diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan mendalam terkait laporan 10 mantan karyawan ini. Proses investigasi yang transparan dan profesional sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Sementara itu, pihak PT Sanel belum memberikan keterangan resmi terkait aksi geruduk Polda Metro Jaya dan laporan dugaan penahanan ijazah ini.
Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan untuk selalu menjunjung tinggi etika dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dalam setiap aspek bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Masyarakat juga diharapkan lebih kritis dan berani melaporkan segala bentuk pelanggaran hak-hak pekerja demi terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan adil.
Kuasa hukum dari para mantan karyawan menyatakan bahwa tindakan penahanan ijazah ini telah melanggar hak-hak pekerja dan menimbulkan kerugian materiel serta psikologis bagi klien mereka. Mereka berharap pihak kepolisian dapat bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Kasus ini juga menjadi sorotan bagi serikat pekerja dan organisasi buruh yang menyerukan perlindungan lebih bagi para pekerja dari praktik-praktik yang merugikan